PERPRES PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG

Pasal 15

(l) Pelayanan penerbitan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahapan identilikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. SKKP memuat: l2l

besaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB;
besaran SWDKLLJ; dan
besaran biaya administrasi STNK, TNKB, dan/atau NRKB pilihan sesuai PNBP Polri.

(3) Besaran PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen

BBNKB, SWDKLLT, dan biaya administrasi STNK, TNKB, dan/atau NRKB pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam

SKKP dilakukan oleh petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah provinsi yang melaksanakan pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan/atau Opsen BBNKB, dan petugas Badan Usaha.

(5) SKKP yang terkait dengan PKB, BBNKB, Opsen PKB,

dan/ atau Opsen BBNKB berfungsi sebagai surat ketetapan pajak daerah.

lO. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

← Pasal 14 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 16 →