Pasal 20

(1) Rencana jalur evakuasi bencana WP Motaain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j terdiri atas:

• evakuasi bencana; dan
• tempat evakuasi.

(2) Evakuasi...

SK No 043460 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dikembangkan untuk memanfaatkan jalan yang ada di WP Motaain dan menuju tempat evakuasi'

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri atas:

• tempat evakuasi sementara; dan
• tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a ditetapkan di Blok I'A'1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok 1.8.2, dan Blok I'C'1'

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok I.A.3.

(6) Rencana jalur evakuasi bencana wP Motaain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 11 Rencana Pengelolaan Batas Negara

Pasal 2 1

(1) Rencana pengelolaan batas negara di WP Motaain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k terdiri atas:

• batas negara di darat; dan
• Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP)'

(2) Batas...

SK No 043461 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-26'

(2) Batas negara di darat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• pilar batas negara; dan
• garis batas negara.

(3) Pilar batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I'A'3, dan Blok I.B.4.

(4) Garis batas negara sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf b ditetapkan pada sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara Timor Leste di Blok I.A. 1, Blok I.A.3, dan Blok I.B.4. (s) Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A.

(6) Rencana pengelolaan batas negara WP Motaain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat Rencana Pola Ruang

Pasal22

(1) Rencana Pola Ruang merupakan rencana distribusi

zonapada wP Motaain yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannYa.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

• Zona Lindung; dan
• Zona Budi DaYa. Paragrafl...

SK No 043462A

PRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

Paragraf 1 Zona Lindung