Pasal 16

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan kawasan

strategis yang terkait lingkungan hidup dan situs

warisan dunia yang dikembangkan secara optimal dan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf i meliputi:

• pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis nasional;

• pengembangan KSNT yang terkait dengan pelindungan lingkungan hidup; dan

• pengembangan KSNT yang terkait dengan situs

warisan dunia.

www.peraturan.go.id

2022, No. 7 -24-

(2) Strategi untuk pengembangan kawasan yang memiliki

nilai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• mengembangkan dan membangun kawasan yang

diperuntukkan sebagai KSN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

• meningkatkan efektivitas dan keterpaduan dalam

pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan di KSN.

(3) Strategi untuk pengembangan KSNT yang terkait

dengan pelindungan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• mengidentifikasi kawasan yang signifikan secara

ekologis dan biologis (ecologically and biologically sensitive sea areas);

• melaksanakan submisi kawasan yang signifikan

secara ekologis dan biologis (ecologically and biologically sensitive sea areas) kepada lembaga

yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional; dan

• mengelola ruang Laut di lokasi kawasan yang

signifikan secara ekologis dan biologis (ecologically and biologically sensitive sea areas)

sesuai dengan karakteristik lingkungannya.

(4) Strategi untuk pengembangan KSNT yang terkait

dengan situs warisan dunia sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c meliputi:

• mengalokasikan ruang Laut untuk pelindungan habitat jenis ikan yang dilindungi;

• mengidentifikasi lokasi habitat jenis ikan yang dilindungi; dan

• melaksanakan submisi lokasi habitat jenis ikan

yang dilindungi kepada lembaga yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan hukum internasional.

www.peraturan.go.id

2022, No. 7 -25-

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang Laut di Wilayah Perairan

Paragraf 1

Umum