Pasal 7

(1) Setiap dokter spesialis lulusan pendidikan profesi

program dokter spesialis dari perguruan tinggi negeri di

dalam negeri dan perguruan tinggi di luar negeri wajib

mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis.

(2) Dalam rangka Wajib Kerja Dokter Spesialis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), setiap institusi pendidikan yang

menyelenggarakan pendidikan profesi program dokter

spesialis bertugas:

• menyiapkan mahasiswa program dokter spesialis

yang akan menjadi peserta Wajib Kerja Dokter

Spesialis;

• melakukan koordinasi dengan kolegium dan

organisasi profesi mengenai jumlah lulusan dokter

spesialis; dan

• menyampaikan laporan kepada Menteri dan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendidikan tinggi terkait jumlah lulusan

dokter spesialis, beserta sumber pendanaannya.

(3) Mahasiswa program dokter spesialis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

• mahasiswa mandiri; dan

• mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program

bantuan biaya pendidikan.

(4) Mahasiswa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a merupakan mahasiswa program dokter spesialis,

pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri, yang tidak

mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya

pendidikan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah

www.peraturan.go.id

2017, No.13 -6-

Daerah.

(5) Mahasiswa penerima beasiswa dan/atau program

bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b merupakan mahasiswa program dokter

spesialis, pada perguruan tinggi negeri di dalam negeri

maupun perguruan tinggi di luar negeri, yang mendapat

beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan

baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.