Pasal 21

(1) Dalam hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19, Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota

dapat mengenakan sanksi administratif sesuai tugas dan

kewenangannya masing-masing.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

• teguran lisan;

• teguran tertulis; dan/atau

• pencabutan Surat Izin Praktik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi

administratif diatur dengan Peraturan Menteri.