Pasal 20

(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis berhak:

• mendapatkan Surat Izin Praktik yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

• mendapatkan tunjangan; dan

• mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau rumah

dinas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan

hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diberikan oleh Menteri kepada:

• peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri; dan

• peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima

beasiswa dan/atau program bantuan biaya

pendidikan dari Pemerintah Pusat yang ditempatkan

oleh Menteri.

(3) Dalam hal peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima

beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

ditempatkan oleh Menteri di Rumah Sakit milik instansi

pemerintah pengusul, diberikan tunjangan oleh instansi

pemerintah pengusul.

(4) Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis program penerima

beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan

dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah

kabupaten/kota yang ditempatkan di Rumah Sakit milik

Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah

kabupaten/kota pemberi beasiswa dan/atau program

bantuan biaya pendidikan, diberikan tunjangan oleh

Pemerintah Daerah.

www.peraturan.go.id

2017, No.13 -11-

(5) Bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis penerima

beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan

dengan status Pegawai Negeri Sipil, selain memperoleh

hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berhak

mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(6) Bagi peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis mandiri, selain

mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan

dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.