PERPRES
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
Pasal 115
(1) K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi
Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.
(3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada
PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(4) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha,
pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.
- Ketentuan Pasal 129 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat
(7) sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut: