Pasal 6

(1) Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu

sebagai berikut:

• Jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT

pratama;

• Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;

2020, No.65 -6-

• Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;

• bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK

atau PyB;

• bukan Jabatan di bidang rahasia negara,

pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur

negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara,

dan hubungan luar negeri; dan

• bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan

Presiden harus diisi oleh PNS.

(2) Jabatan yang disetarakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dapat berupa penyetaraan

kedudukan jabatan atau penyetaraan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK merupakan:

• Jabatan pada Instansi Pemerintah yang

merupakan satuan kerja organisasi;

• Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan

dukungan teknis pada anggota lembaga

nonstruktural;

• Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan

dukungan teknis manajemen pada lembaga

nonstruktural dan kesekretariatan lembaga

negara;

• Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di

bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi

atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang agama, kecuali jabatan pemimpin

perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang

2020, No.65 -7-

milik Negara;

• Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau

• Jabatan pada lembaga penyiaran publik.