Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi

www.peraturan.go.id

2016, No.347

dan usaha kecil dan menengah setelah berkoordinasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi, dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.