Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang tidak

mempunyai jabatan tertentu;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang

diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang

diberhentikan dari jabatan organiknya dengan

diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan

sebagai Pegawai;

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang

www.peraturan.go.id

2016, No.346 -4-

diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi

lain di luar lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan

• Pegawai di Lingkungan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang

diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam

bebas tugas untuk menjalani masa persiapan

pensiun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional yang tidak diberikan tunjangan kinerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional.