Pasal 3

(1) Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya

honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,

kepatutan, dan kewajaran.

(2) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang- undangan.