Pasal 7

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan dengan fungsi pertahanan dan

keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban

Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Timor Leste dan Negara

Australia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

• penegasan …

• penegasan dan penetapan batas Wilayah Negara demi terjaga dan

terlindunginya kedaulatan negara dan keutuhan Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

• pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan

negara yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas Wilayah

Negara; dan

• pengembangan sistem pusat permukiman Kawasan Perbatasan

Negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara di Kawasan

Perbatasan Negara.

(2) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang efektif

melindungi keanekaragaman hayati, hutan lindung, dan sempadan

pantai termasuk di PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b

meliputi:

• pemertahanan kawasan konservasi di Kawasan Perbatasan Negara;

• rehabilitasi dan pelestarian kawasan hutan lindung di Kawasan

Perbatasan Negara; dan

• rehabilitasi dan pelestarian sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan

PPKT.

(3) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri dan

berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

• pengembangan sentra pertanian pangan untuk kemandirian pangan

masyarakat perbatasan;

• pengembangan sentra perikanan dan sentra perkebunan sebagai

potensi lokal berbasis masyarakat perbatasan;

• pengembangan sentra pertambangan minyak dan gas bumi lepas

pantai secara terkendali dengan memperhatikan kelestarian sumber

daya alam serta meminimalkan dampak negatif terhadap

lingkungan;

• pengembangan …

• pengembangan sistem pusat pelayanan perbatasan negara berbasis

gugus pulau dan meningkatkan keterkaitan pusat pelayanan

perbatasan dengan pusat kegiatan nasional;

• pengembangan fasilitas dasar di wilayah kecamatan pada Kawasan

Perbatasan Negara;

• pengembangan jaringan energi, telekomunikasi, dan sumber daya

air dengan menggunakan teknologi tepat guna;

• pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan

aksesibilitas sistem pusat permukiman perbatasan negara serta

mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan

• pengembangan kerja sama antarnegara dalam rangka peningkatan

prasarana dan sarana transportasi lintas negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara