Pasal 4

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:

• menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pemtinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Baja Flores;

• menyinkronkan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• menyinkronkan kebijakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai pengelolaa:-i, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Baja Flores;
• memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Baja Flores sesuai dengan kebijakan umum pemerbtah pusat dan pemerintah daerah; dan
• melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Lab-.lan Baja ?lores yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

Pasa.1 5

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 h uruf a terdiri atas:

• Ketua merangkap Menteri Koo:-dinator Bidang anggota Kemaritiman
• Ketua Pelaksana Menteri Par±wisata Harian merangkap anggota
• Anggota 1. Menteri Dalam Negeri;

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;

2. Menteri Keuangar:;

3. Men teri Lingkungan Hidup dan Kehutanar:;

4. Menteri ...

PRE SI DEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badc..n Pertanahan Nasional;

2. Men teri Pekerj aan Umum dc..n Perumahan Rakyat; I

3. Menteri Ferhubungan;

4. Menteri Fendayagu:iaan Aparatur Negara dan Reforma~i Birokrasi;

5. Men teri Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Menteri Komunikasi dan Informatka;

7. Menteri Kesehatan;

8. Menteri ~elautan can Perikanan;

9. Menteri 3adan Usaha Milik Negara;

10. Menteri Pendidika.1 dan Kebuda:7aan;

11. Menteri Riset Teknologi dan Per:didikan Tinggi;

12. Menteri Desa, Transm~grasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

13. Sekretaris Kabinet;

14. Kepala ...

PRE SI DEN

REPUB'-IK INDONESIA

1. Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
2. Kepala Bad an Koordinasi Penanaman Modal; dan
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja

Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal6

( 1) Dalam mend ukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

(3) Sekretariat se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1)

secara ex-officio dilaksanakan oleh Sekretariat Kernen terian Koordinator Bi dang Kemari timan.