Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan

Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan

menyelenggarakan fungsi:

• pengolahan data, informasi, dan laporan mengenai masalah kebijakan di bidang pembangunan manusia

dan pemerataan pembangunan yang timbul serta

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan;

• pelaksanaan analisis perkembangan pelaksanaan

kebijakan pemerintah di bidang pembangunan

manusia dan pemerataan pembangunan berikut

permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

• penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan

pemerintah, lembaga negara, organisasi politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,

masyarakat akademik, media massa, dan pihak-pihak lainnya yang dipandang perlu;

• penyiapan bahan rapat, pidato/sambutan, audiensi,

dan kunjungan kerja Wakil Presiden; dan

www.peraturan.go.id

2020, No.45 -17-

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Sekretariat Wakil Presiden.