Pasal 20

Menteri mengatur pergantian peserta penempatan dokter spesialis secara tertib dan tepat waktu untuk menjaga

keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan spesialistik sebelum Pemerintah Daerah provinsi dan/atau

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mampu mengadakan

dokter spesialis.