Pasal 2

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun

perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis

secara nasional dan berkala.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga

kesehatan secara nasional.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sakit,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat berdasarkan

ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis.

(4) Ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui

pemetaan dokter spesialis.

(5) Pemetaan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) menghasilkan data kebutuhan dokter spesialis

berdasarkan jumlah, jenis, dan distribusi.

(6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memperhatikan:

• jenis, jumlah, pengadaan, dan distribusi dokter

spesialis;

• penyelenggaraan upaya kesehatan;

• ketersediaan Rumah Sakit;

• ketersediaan anggaran;

• kondisi geografis dan sosial budaya; dan

• kebutuhan masyarakat.

(7) Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), dalam menyusun perencanaan juga

harus memperhatikan sarana prasarana dan alat kesehatan.

www.peraturan.go.id

2019, No.98 -5-