Pasal 69

(1) Rencana Pola Ruang Laut di wilayah yurisdiksi berupa

Kawasan Pemanfaatan Umum. (21 Penyusunan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

• pokok-pokok perjanjian tiga negara, Indonesia- Malaysia-Singapura mengenai bagan pemisah lalu lintas di Selat Malaka; pelayaran, b. hak negara lain yang berupa kebebasan penerbangan, penempatan pipa dan latau kabel bawah Laut, dan penggunaan Laut lainnya terkait dengan kebebasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
• keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
• upaya pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan Laut;
• keselarasan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah perairan dengan kegiatan pemanfaatan ruang Laut di wilayah yurisdiksi;
• pelindungan...

SK No 171304 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

pengendalian benda yang f. pelindungan dan memiliki nilai arkeologis historis; prinsip dalam g. riset ilmiah kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; dan bangunan h. pembangunan pulau buatan dan/atau dan instalasi di Laut sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan dan ketentuan hukum internasional.