Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan DPOD terdiri atas:

a. Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua, merangkap anggota;

b. Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua, merangkap anggota;

c. Menteri Pertahanan, sebagai anggota;

d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai anggota;

e. Menteri Sekretaris Negara, sebagai anggota;

f. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai anggota;

g. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai anggota;

h. Sekretaris Kabinet, sebagai anggota;

i. Perwakilan Pemerintah Daerah, sebagai anggota;

j. Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan, sebagai anggota.

(2) Perwakilan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Gubernur;

b. 1 (satu) ...

b. 1 (satu) orang Bupati;

c. 1 (satu) orang Walikota.

(3) Pakar Otonomi Daerah dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berjumlah 3 (tiga) orang.

(4) Masa tugas anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.