Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disebut Anggota Polri adalah pegawai negeri

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara Anggota

Polri dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama

kurun waktu tertentu.

1. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang karena jabatannya diberikan

wewenang melaksanakan pengangkatan, pemindahan,

dan/atau pemberhentian Anggota Polri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.