Pasal 4

(1) Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi acuan bagi

kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi,

dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam

penyelenggaraan KLA.

(2) Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

(3) Dokumen Nasional Kebijakan KLA dapat dilakukan

kaji ulang.

(4) Menteri mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi

dan kabupaten/kota terkait.

(5) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menjadi bahan pertimbangan perubahan Dokumen

Nasional Kebijakan KLA.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang Dokumen

Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.