Pasal 49A

Dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem termasuk pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau menteri/kepala lembaga terkait lainnya. Pasal II

1. Pelaksanaan pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang telah dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan, tetap dilakukan sampai dengan selesainya pencetakan sawah.
2. Setelah selesainya pencetakan sawah sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaksanaan pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perrrmahan Rakyat.
3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 202902 A

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan nistrasi Hukum,

Djaman

SK No 209797 A