Pasal 37

(1) Kementerian Perhubungan harus menyusun proses

bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang

efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.