regulation_id: "PERPRES_23_2009" document_type: "PERPRES" title_indonesian: "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERPRES 27-2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA" year: "2009" number: "23" status: "berlaku" source_url: "https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-23-2009" frbr_uri: "/akn/id/act/perpres/2009/23" official_source: "https://peraturan.go.id/id/perpres-no-23-tahun-2009" source: "pasal.id"

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN PERPRES 27-2008 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA-MADURA

Sumber: https://pasal.id/peraturan/perpres/perpres-23-2009

Pasal I

pasal.id

Beberapa ketentuan dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8 (1) Susunan organisasi Badan Pelaksana, terdiri dari: a. Kepala Badan Pelaksana; b. Wakil Kepala Badan Pelaksana; c. Sekretaris Badan Pelaksana; d. Deputi Bidang Perencanaan; dan e. Deputi Bidang Pengendalian. (2) Kepala Badan Pelaksana dan Wakil Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usulan Ketua Dewan Pengarah. (3) Sekretaris Badan Pelaksana dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Dewan Pengarah. (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, Kepala Badan Pelaksana dapat mengangkat pejabat lainnya.”
2. Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9 (1) Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi dan pejabat lain di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga profesional, dan/atau tenaga ahli. (2) PNS ...

(2) PNS yang ditempatkan pada Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1) berstatus diperbantukan. (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS. (4) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai usia pensiun. (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 3. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 (1) Kepala Badan Pelaksana dan Wakil Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Kepala Badan Pelaksana dan Wakil Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir oleh PRESIDEN, apabila: a. berhalangan tetap; b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik; c. terbukti ...

c. terbukti secara hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindak pidana lainnya; atau d. mengundurkan diri. (3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ditentukan oleh Kepala Badan Pelaksana.” 4. Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 11 Remunerasi, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi serta pejabat lain pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.” 5. Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 19 (1) Untuk menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan keputusan Dewan Pengarah dapat dibentuk Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan, atau memanfaatkan Badan Usaha Milik Negara yang telah ada.” (2) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha swasta selain Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutsertakan dalam pengembangan dan pengusahaan atas dasar kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Pasal ...

Pasal II

pasal.id

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, ttd Dr. M. Iman Santoso