Pasal 30

(1) Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus

Tugas Pusat dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak.

(2) Kementerian/lembaga dapat mengalokasikan

anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

pencegahan dan penanganan tindak pidana

perdagangan orang sesuai dengan tugas dan

fungsi masing-masing.

(3) Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus

Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi melalui

perangkat daerah terkait.

(4) Anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus

Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah

terkait.

(5) Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu

pada Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(6) Dalam mengalokasikan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu

pada Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

(7) Sumber pendanaan kegiatan pencegahan dan

penanganan tindak pidana perdagangan orang

selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dapat berasal dari sumber lain

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

---

2021, No.102 -9-

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2021

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 April 2021

,

ttd.