Pasal 15

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan

RAN-PPDT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincikan dalam

anggaran masing-masing Instansi Pusat.

(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pendanaan yang diperlukan untuk

penyelenggaraan RAN-PPDT dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.