Pasal 1

1. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

2. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan

Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disingkat RAN-

PPDT adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah tertinggal yang disusun dengan

memperhatikan strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal dan menjadi acuan

dalam penyusunan rencana kerja pemerintah.

1. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disebut STRADA-

PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian

integral dari rencana pembangunan jangka menengah

provinsi.

1. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah

Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disebut

STRADA-PPDT Kabupaten adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk

periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah kabupaten.

1. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi, yang selanjutnya disingkat

RAD-PPDT Provinsi adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi yang menjadi acuan dalam

www.peraturan.go.id

2018, No.42 -3-

penyusunan rencana kerja pemerintah provinsi.

1. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya

disingkat RAD-PPDT Kabupaten adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk

periode 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten yang

menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja

pemerintah kabupaten.

1. Tahun Pelaksanaan adalah periode 1 (satu) tahun

dalam melaksanakan RAN-PPDT yang telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

1. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga

negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.