Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010

Pasal 4

Keanggotaan Komite Ekonomi Nasional terdiri dari: Ketua : Chairul Tanjung; Wakil Ketua : Dr. Chatib Basri; Sekretaris : Aviliani, S.E., M.Si; Anggota : 1. Dr. Ninasapti Triaswati;

  1. Umar Juoro, M.A., MAPE;

  2. Christianto Wibisono;

  3. John A. Prasetio;

  4. Prof. Dr. Didik Junaidi Rachbini;

  5. T. P. Rachmat;

  6. Dra. Siti Hartati Murdaya;

  7. James T. Riady;

  8. Dr. Raden Pardede;

  9. Dr. Djisman S. Simanjuntak;

  10. Pieter Gontha;

  11. Prof. Dr. Hermanto Siregar;

  12. Chris Kanter;

  13. Prof. Irzan Tandjung, Ph.D;

  14. Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A;

  15. Dr. M. Syafii Antonio, M.EC;

  16. Erwin Aksa;

  17. Sandiaga S. Uno, M.B.A;

  18. Dr. Purbaya Yudhi Sadewa.

  19. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni

Pasal 9A sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas.

(2) Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.63

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite

Ekonomi Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Nasional, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERPRES 31/2010 — Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang KOMITE ...
perubahan PERPRES 31/2010 — Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang KOMITE ...
Referensi Silang (1)
PERPRES 31/2010 — Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang...