Pasal 9A

(1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Ekonomi

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fasilitas biaya perjalanan dinas.

(2) Fasilitas biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diberikan setara dengan biaya perjalanan dinas eselon 1a.

www.djpp.depkumham.go.id

3 2012, No.63

(3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite

Ekonomi Nasional telah menerima fasilitas biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada yang bersangkutan hanya diberikan 1 (satu) fasilitas yang tertinggi.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2012

,

www.djpp.depkumham.go.id