Pasal 7

Dalam penyelenggaraan RAN-PPM, menteri dan/atau

kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan

kewenangannya bertugas untuk:

• melaksanakan RAN-PPM;

www.peraturan.go.id

2019, No.73 -8-

• melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

RAN-PPM;

• menyampaikan hasil pelaksanaan RAN-PPM kepada

Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

• memberikan pendampingan kepada gubernur dalam

penyusunan RAD-PPM provinsi dan kepada

bupati/walikota dalam penyusunan RAD-PPM

kabupaten/kota.