Pasal 6

(1) RAN-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

menjadi pedoman bagi:

www.peraturan.go.id

2019, No.73 -7-

• Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga

pemerintah nonkementerian dalam menetapkan

kebijakan terkait dengan pengurangan dan

penghapusan Merkuri;

• gubernur dalam menyusun dan menetapkan

RAD-PPM provinsi; dan

• bupati/wali kota dalam menyusun dan

menetapkan RAD-PPM kabupaten/kota.

(2) RAD-PPM provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(3) Penyusunan RAD-PPM provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus dilakukan dengan pendampingan

oleh Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga

pemerintah nonkementerian sesuai dengan

kewenangannya.

(4) RAD-PPM kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan

bupati/walikota.

(5) Penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada RAN-PPM

dan RAD-PPM provinsi.

(6) Penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan

pendampingan oleh Menteri, menteri dan/atau kepala

lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau

gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(7) Penyusunan RAD-PPM provinsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan RAD-PPM kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.