Pasal 3

(1) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen

pada lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo dialihkan kepada kementerian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan

unsur Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik

Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal

diundangkan Peraturan Presiden ini.