Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan

Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah

menyampaikan dan memutakhirkan data profil

Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagai basis data Kewirausahaan melalui Sistem Informasi

Kewirausahaan Nasional secara berkala dan sewaktu- waktu jika diperlukan.

(2) Dalam menyampaikan dan memutakhirkan data profil

Wirausaha dan informasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kementerian/lembaga dan

Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemangku

Kepentingan.

(3) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis

elektronik dan satu data Indonesia.