Pasal 23

(1) Pendanaan pelaksanaan Pengembangan

Kewirausahaan Nasional di daerah yang berasal dari

anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dialokasikan Pemerintah Pusat melalui DAK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa DAK

fisik dan DAK nonfisik.

(3) DAK fisik dan DAK nonfisik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) digunakan untuk mendanai pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Nasional paling sedikit

berupa:

• peningkatan kapasitas Wirausaha melalui

inkubasi;

• peningkatan kualitas pendamping;

• perluasan akses pasar;

• pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan

prasarana penunjang; dan

• penyelenggaraan pendataan Wirausaha.

(4) Pengalokasian DAK fisik dan DAK nonfisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan

dan belanja negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.