Pasal 16

(1) Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan

tugas dan wewenang Otoritas Nasional dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui

anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Otoritas Nasional dapat menerima pendanaan dari

sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang

pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.