Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Nasional Senjata Kimia, yang selanjutnya

disebut Otoritas Nasional adalah Otoritas Nasional

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan

Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata

Kimia.

1. Konvensi Senjata Kimia, yang selanjutnya disebut

Konvensi adalah perjanjian internasional di bidang

perlucutan senjata yang melarang pengembangan,

produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan

senjata kimia serta pemusnahannya.

1. Negara Pihak adalah negara yang telah meratifikasi dan

mengaksesi konvensi senjata kimia dan telah

menyampaikan instrumen ratifikasi dan instrumen

aksesi ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-

Bangsa.

1. Organisasi Internasional adalah Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) dan/ atau organisasi internasional

lainnya yang terkait dengan pelarangan senjata kimia.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.