Pasal 39

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara pra

upaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta

yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat

pertama.

(la) Dalam ...

(la) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Pemerintah

Pusat, mekanisme pembayaran, termasuk

penggunaan dan pertanggungjawabannya,

mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan negara.

(2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di

suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran

berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan

untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme

lain yang lebih berhasil guna.

(3) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada

Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan

berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups

(INA-CBG’s).

(4) Besaran kapitasi dan non kapitasi serta Indonesian

Case Based Groups (INA-CBG’s) dan non Indonesian

Case Based Groups (non INA-CBG’s) ditinjau

sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali

oleh Menteri.

(5) Menteri dalam meninjau besaran kapitasi dan non

kapitasi serta Indonesian Case Based Groups (INA-

CBG’s) dan non Indonesian Case Based Groups (non

INA-CBG’s) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan memperhitungkan kecukupan

iuran dan kesinambungan program sampai dengan

2 (dua) tahun ke depan yang dilakukan bersama

dengan BPJS Kesehatan, DJSN, dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

1. Di antara ...

1. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai

berikut: