Pasal 21

(1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi

pemberian pelayanan:

• penyuluhan kesehatan perorangan;

• imunisasi rutin;

• keluarga berencana; dan

• skrining kesehatan.

(2) Penyuluhan ...

(2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling

sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor

risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan

sehat.

(3) Pelayanan imunisasi rutin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian jenis

imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling,

pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan

tubektomi, bekerja sama dengan Badan

Kependuaukan dan Keluarga Berencana Nasional.

(4a) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat

dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan

Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional.

(5) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat

kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan ayat (4a) disediakan oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara

selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko

penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari

risiko penyakit tertentu.

(7) Ketentuan ...

(7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian

pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan

waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan

Menteri.

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: