Pasal 7

(1) Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Badan

Pemeriksa Keuangan ditetapkan oleh Ketua Badan

Pemeriksa Keuangan sesuai dengan hasil validasi

yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan dari para

pemangku jabatan di lingkungan Badan Pemeriksa

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelas jabatan ditetapkan oleh Ketua Badan

Pemeriksa Keuangan setelah mendapat persetujuan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat

terhadap perubahan anggaran, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.