Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan

untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah

sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi

kebutuhan dasamya.

1. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat

dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah

tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis,ekonomi,

darr/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, darr/atau

rentan sosial ekonomi.

1. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang,

perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan,

dan/ atau pelayanan sosial.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pernerintahan di bidang sosial.

Pasa12 ... ..i

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasa12

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk

mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya. ,

Pasal3

Pemberdayaan Sosial terhadap KAT bertujuan untuk

mewujudkan:

• perlindungan hak sebagai warga negara;

• pemenuhan kebutuhan dasar;

• integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas; dan

• kemandirian sebagai warga negara.

KRITERIA

Pasal4

(1) Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dilaksanakan

berdasarkan kriteria KAT.

(2) Kriteria KAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;

• tertutup, hornogen, dan penghidupannya tergantung

kepada sumber daya alam;

• marjinal di pedesaan dan perkotaan; danJatau

• tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah

pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

(3) Menteri ...

---

PRESIDi::N

REPUBLIK INDONESIA

(3)Menteri rnenetapkan lokasi KAT sebagai dasar untuk

rnelaksanakan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT.

Pasa15

Kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar

sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf a

rnerupakan suatu keadaan yang ditandai dengan belurn

tercukupinya pelayanan di bidang pemenuhan kebutuhan

dasar.

Pasal6

(1) Kriteria tertutup sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4

ayat (2) huruf b merupakan suatu keadaan yang ditandai

dengan tingkat interaksi sosial yang masih terbatas

dengan masyarakat lainnya.

(2)Kriteria homogen sebagairnana clirnaksuddalarn Pasal 4 ayat

(2) huruf b merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya

hidup dalarn kesatuan suku yangrelatifsarna.

(3)Kriteria penghidupannya tergantung kepada surnber daya

alarn sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf

b merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan

ketergan tungan pada sumber daya alam yang relatif

tinggi.

Pasal 7 ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal7

Kriteria marjinal eli pedesaan dan perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditandai oleh

keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan

pelayanan administrasi pernerintahan.

Pasa18

Kriteria tinggal di wilayah. perbatasan antar negara, daerah

pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d penetapannya

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasa19

(1)Pemberdayaan Sosial terhadap KATdilaksanakan dalam

bidang:

• permukiman;

• administrasi kependudukan;

• kehidupan beragama;

• kesehatan;

• pendidikan;

• ketahanan pangan;

• penyediaan akses kesempatan kerja;

• penyediaan ...

---

PRESIDEN

• penyediaan akses lahan;

1. advokasi dan bantuan hukum;

J. pelayanan sosial; danl atau

• lingkungan hidup.

(2)Selain bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

Pemberdayaan Sosial terhadap KATdapat dilaksanakan

dalam bidang lain sesuai dengan kebutuhan KAT.

(3)Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT

sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2),

diselenggarakan oleh kementeriarr/Iembaga terkait sesuai

dengan tugas dan fungsi.