Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BKPM menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
• koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
• pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanarnan modal;
• penetapan norrna, standar, prosedur, dan kriteria pelalsanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
• pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
• pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
• koordinasi . . .

SK No247839A

• koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
• sektor usaha pen€rnaman modal melalui pembinaan penErnaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan .menyebarkErn informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
• pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan, dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanamErn modal;
• koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
• koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;

1. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;

• koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
• koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
• pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
• pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
• pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi