Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

• koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penEmaman modal;
• pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
• fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
• koordinasi pelaksanaan pengawas€rn perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif dan/ atau frsik realisasi penanaman modal;
• penyusunEln norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
• pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian

SK No248492A

I

FNESIDEN

Bagian Keduabelas Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal