Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang

melalui proses pengolahan atau tanpa proses

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminum.

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya

disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sis tern fisik

(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air

minurn.

1. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan

membangun, rnemperluas, danfatau meningkatkan

sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelernbagaan,

manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum)

dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan

penyediaan air minurn kepada masyarakat rnenuju

keadaan yang lebih baik.

1. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk

menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi

persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.

1. Pembangunan ...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan

kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah

tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase

lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui

peningkatan perencanaan, kelernbagaan, pelaksanaan,

dan pengawasan yang baik.

1. Perencanaan air minum adalah dokumen yang meliputi

Peta Jalan (Roadmap) Air Minum Nasional, Peta Jalan

(Roadmap) Air Minum Provinsi, dan Rencana Induk

Penyediaan Air Minum.

1. Perencanaan sanitasi adalah dokumen yang meliputi

Peta Jalan (Roadmap) Sanitasi Nasional, Peta Jalan

(Roadmap) Sanitasi Provinsi, dan Strategi Sanitasi

Kabupatenj Kota.

1. Peta Jalan (Roadmap) adalah dokumen yang memberi

arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan

percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran ...

_.,'

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disusun dan

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Menteri adalah menteri teknis terkait.