Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Kerja Sama antara Republik

Indonesia dan Republik Portugal di bidang Pendidikan,

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan,

Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Media Massa

(Cooperation Agreement Between the Republic of Indonesia

and the Portuguese Republic in the Field of Education,

Science and Technology, Culture, Tourism, Youth, Sports

and Mass Media), yang telah ditandatangani pada tanggal

22 Mei 2012 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam

Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis dan Bahasa Inggris

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah

Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis,

dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam

Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar…

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Surat Indrijarso

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 22 Mei 2012

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani

Persetujuan Kerja Sama antara Republik Indonesia dan

Republik Portugal di bidang Pendidikan, Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda, Olahraga dan Media Massa (Cooperation

Agreement Between the Republic of Indonesia and the

Portuguese Republic in the Field of Education, Science

and Technology, Culture, Tourism, Youth, Sports and

Mass Media), sebagai hasil perundingan antara

delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik

Portugal;

  • bahwa…
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL