Pasal 17

(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme terkait penerimaan dan

pemberian Sumbangan oleh Ormas dapat dilakukan

kerja sama pertukaran informasi.

(2) Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup

nasional dilakukan melalui forum koordinasi lintas

instansi terkait yang difasilitasi oleh Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan.

(3) Pelaksanaan kerja sama pertukaran informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup

internasional dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri

dan perjanjian internasional.