Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah tangga.

1. Pengelola Sampah Kota adalah badan usaha yang

menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah

Daerah untuk mengelola sampah kota melalui penanganan

sampah.

1. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya

disingkat dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang

menggunakan energi baru dan terbarukan berbasis sampah

www.peraturan.go.id

2016, No.35 -4-

kota yang diubah menjadi energi listrik melalui teknologi

thermal process meliputi gasifikasi, incinerator, dan

pyrolysis.

1. Pengembang PLTSa adalah badan usaha penyediaan tenaga

listrik yang menandatangani kontrak kerja sama dengan

Pemerintah Daerah atau Pengelola Sampah Kota.

1. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum

yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-

menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat

berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik

daerah, dan badan usaha swasta yang berbadan hukum

Indonesia.