Pasal 5

(1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di

Ibukota Negara untuk Gubernur dan di Ibukota Provinsi untuk Bupati dan Walikota.

(2) Pelantikan Gubernur dilaksanakan dengan mengundang pimpinan

DPRD Provinsi dan pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan dengan mengundang pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.