Pasal 4

(1) Pejabat yang melantik Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud

Pasal 2 adalah Gubernur.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota

dilaksanakan oleh Wakil Gubernur.

www.peraturan.go.id

2014, No.316 3

(3) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan

pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri.