Pasal 3

(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

• Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang tidak mempunyai

jabatan tertentu;

www.peraturan.go.id

2015, No.388 -4-

• Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang diberhentikan untuk

sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang diberhentikan dari

jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu

dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;

• Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang diperbantukan/

dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar

lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

• Pegawai di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah yang diberikan cuti di luar

tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk

menjalani masa persiapan pensiun; dan

• pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.