Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi, dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

www.peraturan.go.id

2015, No.388