Pasal 26

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban Sertifikasi ISPO bagi:

• Perusahaan . . .

SK No253214A

PRESIDEN

-t7-

• Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b berlaku sejak Peraturan Presiden

ln1

• Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berlaku setelah 4 (empat) tahun sejak Peraturan Fresiden ini diundangkan; dan
• Perusahaan Industri Hilir dan Perusahaan Bioenergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a dan huruf b berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.